Langkah-Langkah Strategis Dewan Perwakilan Rakyat dalam Merumuskan Undang-Undang

NURUL EKA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peran krusial dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Proses legislasi yang dilakukan oleh DPR melibatkan serangkaian tahapan penting untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh DPR sebelum merumuskan undang-undang:​

• Perencanaan Melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas): Tahap awal dalam pembentukan undang-undang adalah perencanaan yang terstruktur melalui Prolegnas. Prolegnas disusun bersama oleh DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemerintah untuk menetapkan skala prioritas rancangan undang-undang (RUU) yang akan dibahas dalam jangka menengah dan tahunan. Proses ini memastikan bahwa pembentukan undang-undang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan nasional.
• Penyusunan Naskah Akademik: Sebelum mengajukan RUU, DPR wajib menyusun naskah akademik yang berisi kajian mendalam mengenai latar belakang, tujuan, dan dampak dari undang-undang yang diusulkan. Naskah akademik ini menjadi dasar ilmiah dalam perumusan RUU dan memastikan bahwa setiap ketentuan yang diatur memiliki landasan yang kuat.
• Pengajuan Rancangan Undang-Undang: RUU dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi. Setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk RUU tertentu seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, atau pencabutan undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
• Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi: Setelah RUU diajukan, dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan keselarasan antara RUU dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta menghindari tumpang tindih regulasi.
• Pembahasan Bersama Pemerintah: RUU yang telah melalui tahap pengharmonisasian kemudian dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Pembahasan ini melibatkan dialog, negosiasi, dan penyempurnaan substansi RUU untuk mencapai kesepakatan bersama sebelum disahkan menjadi undang-undang. Proses ini memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi dan dukungan dari berbagai pihak terkait.

Melalui tahapan-tahapan tersebut, DPR berupaya memastikan bahwa setiap undang-undang yang disahkan tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Proses legislasi yang transparan dan partisipatif menjadi kunci dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan demokratis.

Beberapa Sumber yang saya gunakan untuk referensi dalam menulis artikel ini :

• https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/
• https://rendratopan.com/2019/09/15/proses-penyusunan-undang-undang-di-indonesia/#google_vignette
• https://setkab.go.id/bagaimana-membuat-perencanaan-penyusunan-peraturan-perundang-undangan/
• https://www.omahbse.com/blog/apa-itu-legislasi-bagaimana-proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia/
• https://www.omahbse.com/blog/bagaimana-proses-pembentukan-dan-pengesahan-undang-undang-di-indonesia/
• https://rendratopan.com/2019/09/15/proses-penyusunan-undang-undang-di-indonesia/
• https://asistenpengacara.blogspot.com/2020/10/proses-lengkap-lahirnya-undang-undang.html
• https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/makalah_PELAKSANAAN_FUNGSI_LEGISLASI_DPR_RI_OLEH-_DRA._HJ._IDA_FAUZIYAH_WAKIL_KETUA_BADAN_LEGISLASI_DPR_RI_MATERI_ORIENTASI_TENAGA_AHLI_DPR_RI_25-27_APRIL_2011.pdf
• https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-public-4.pdf
• https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/viewFile/1426/1159
• https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/fce89ddaafbe02aa35b48affc57ca4fa.pdf
• https://heylaw.id/blog/5-tahapan-pembentukan-undang-undang